pemikiran politik Confucius

Pemikiran Politik Confucius (Kong Hu Chu)

(sosok Pemimpin Yang baik menurut pemikiran Confucius)

1. Pendahuluan

Filsafat merupakan awal dari segala ilmu begitu pula dengan politik karena filsafat merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan manusia. Ilmu politik terutama erat sekali hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal-mula dan nilai dari Negara.[1] Banyak para pemikir filsuf menjadi insfirasi bahkan merupakan bagian dari pemikiran politik salah satunya adalah Confucius.

Confucius atau Kong Hu Chu merupakan filsuf dari negeri Cina yang memberikan sumbangan yang besar bagi peradaban dunia dengan pemikiran-pemikirannya mengenai kehidupan manusia. Confucius lahir pada tahun 551 SM di Tsou yaitu sebuah kota kecil di negeri Lu yang sekarang dikenal sebagai provinsi Shantung.[2] Dalam usia 19 tahun, Konfusius menikah dengan seorang gadis dari keluarga Kian Kwan dari negeri Song. Confucius menguasai enam seni yaitu tata-krama, musik, mamanah, menunggang kuda, menulis huruf indah (kaligrafi) dan ilmu menghitung (arifmatika)., juga menguasai berbagai bentuk tradisi klasik sejarah dan puisi kebangsaan.

Confucius merupakan pemikir filsuf yang memberikan banyak pencerahan di negeri Cina dengan pemikirannya mengenai kehidupan manusia, salah satu karya besarnya terangkum dalam buku The Lunyu yang merupakan kumpulan catatan percakapan antara Confucius dengan murid-muridnya, terdiri dari 20 bab dan beberapa ayat-ayat yang pada setiap babnya berbeda-beda jumlahnya.

Pemikiran Confucius menekankan prinsip moral peribadi dan politik, ketepatan hubangan sosial, keadilan dan keikhlasan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai pemikiran-pemikiran Confucius khususnya pemikirannya dalam bidang politik. Serta bagaimana sikap Confucius pada pemerintah di masanya.

2. Pembahasan

Pemikiran politik Confucius erat kaitannya dengan kondisi kehidupannya terutama kondisi masyarakat dan pemerintahan ketika itu. Confucius hidup pada abad 5 SM yaitu pada masa dinasti Chou yang merupakan dinasti yang memantapkan piramida kekuasaan pada masa itu. Dinasti ini mengalami kemajuan yang sangat pesat namun merupakan pemerintahan yang kejam yang dipegang oleh para Bangsawan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memperdulikan rakyat. Kekuasaan pemerintahan digenggam erat oleh para bangsawan baru yang terpelajar namun tidak berprikemanusiaan, beberapa diantaranya menyalah gunakan wewenang tersebut, mencari kesenangan dari bisnis tragis dengan mengobarkan peperangan.[3] Confucius hidup dalam keluarga miskin sehingga ia tahu persis bagaimana penderiataan-penderitaan yang dialami oleh rakyat yang menjadikannya sebagai sosok yang peduli akan nasip rakyat, dan keadilan yang begitu tercermin dalam pemikiran politiknya.

Pada usia 22 tahun Confucius mendirikan sekolah dan memberiakan segenap pemikirannya pada mereka yang ingin belajar karena baginya pendidikan merupakan hal yang penting demi terciptanya kesetaraan sejati antara umat manusia. Melalui pendidikan inilah ia berusaha untuk merubah perilaku pemerintahan yang telah rusak selain dengan tujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan taraf pemikiran serta kesusilaan, memperluas, memperkuat, serta menertibkannya yang kedua juga dimaksudkan untuk memberi bekal kepada para muridnya agar dapat menjadi pegawai pemerintah.[4] Dengan begitu ia berharap para muridnya nanti bisa merubah pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat.

Confucius berkeyakinannya bahwa seorang penguasa harus belajar disiplin diri, seharusnya mengatur rakyatnya dengan contoh sendiri, dan seharusnya memperlakukan mereka dengan cinta dan perhatian.[5] Dalam The Lunyu Bab 2 ayat 3 Confucius mengungkapkan bahwa “ Memimpinlah dengan menerapkan kebijakan, tegakkan kepatuhan dengan menerapkan hukuman, maka rakyat akan menahan diri, tetapi tidak merasa malu. Memimpinlah dengan arif, tegakkan kepatuhan dengan menerapkan tata karma, maka akan timbul rasa malu dan mambaiknya kesadaran”[6] dari perkataannya ini Confucius sangatlah mengutamakan kepentingan rakyat dengan begitu sebagai seorang pemimpin haruslah selayaknya sebagai seorang pemimpin yang melindungi segenap rakyat-rakyatnya. Dalam the Lun Yu Bab 1 ayat 5 Confucius berkata “saat memimpin Negara yang memiliki ribuan kereta kuda hormatilah jabatan dan jadilah orang yang dapat dipercaya, berhematlah dalam memanfaatkan sumberdaya dan kasihilah rakyat, dan pekerjakanlah orang pada waktu yang tepat”[7]

Dalam catatan tata-krama, Negeri makmur, gemah ripah loh jinawi, Confucius menggambarkan pemerintahan yang ideal merupakan pemerintahan yang arif dan bijaksana bagi rakyatnya. Confucius berkata bahwa “ Manakala pemerintahan sempurna berjalan dengan baik, dunia sekan rumah bagi semua orang. Orang yang arif dan layak dipilih menjadi pejabat pemerintah dan orang yang berkemampuan akan melakukan pekerjaan yang berguna dalam masyarakat; kedamnaian dan saling percaya antara semua orang merupakan semboyan kehidupan.”[8]

Sepeti dibahas sebelumnya lewat pendidikan cofusius membekali murid-muridnya dengan pemikirannya dan prinsip-prinsipnya untuk menjadi pejabat yang baik. Selain itu Confucius juga mengajarkan agar sebagai seorang pejabat tidaklah harus selalu mengikuti kehendak atasannya, jika atasannya bebuat salah maka kita wajib untuk meluruskannya. Confucius menolak tolak ukur kesetiaan feodal kepada seorang penguasa atasan, dan sebagai penggantinya ia menghendaki kesetiaan kepada prinsip, kepada jalan. Jalan menurut Han Yu cendekiawan dinasti Tang mengungkapkan jalan adalah cara betindak, suatu tindakan yang dijiwai oleh cita-cita keadilan dan oleh rasa kasih terhadap setiap manusia.

Dengan terus berpegang teguh pada jalan ini sejumlah diantara para muridnya gugur sebagai kaum pemberontak, yang mengangkat senjata melawan tirani, nasib inilah yang dialami anak keturunan Confucius generasi kedelapan, sebagian lagi tewas di tangan algojo, karena berani mematuhi perintah tegas Confucius tanpa takut mengecam penguasa yang bersalah, demi kebaikan bersama.[9]

Pemerintahan menjadi buruk lebih dikarenakan pera pemimpinnya tidak tahu mengenai pemerintahan yang baik yang hanya karena warisan memperoleh kekuasaan sehingga berbuat semena-mena. Menurut Confucius pemerintahan harus ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan serta kebahagiaan seluruh rakyat, pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang yang paling cakap di suatu negeri, kecakapannya ini tidak didapatkan melalui keturunan atau kedudukan tetapi melalui pengetahuan.

Kedudukan seorang menteri menurut Confucius memainkan peran penting, seorang menteri tidak hanya menjadi abdi bagi penguasa dan menjadi penjilat untuk menarik perhatian penguasa. Dalam prinsipnya seorang menteri haruslah berani menentangnya secara terus terang jika kebijakan yang diambil penguasa adalah buruk. Confucius pernah berkata kepada bangsawan Lu, bahwa bila kebajikan yang diambil seorang pengusaha buruk, namun tidak ada seorang pun di sekelilingnya yang menentangnya, maka kelesuan semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan suatu Negara.[10] Karena kondisi saat itu tidak adanya pemungutan suara dalam pembuatan kebijakan, maka melalui pendidikan Confucius mendidik murid-muridnya agar suatu saat bisa menjadi para menteri yang dapat memberi tekanan pendapat umum sehingga bisa tercipta pemerintahaan yang baik.

Pada masa penguasa Chi K’ang Tsu yang merupakan keluarga yang paling berkuasa di negeri Lu. Banyak diantara para muridnya ini menjadi pegawai resmi pemerintahan ketika itu. Chi K’ang Tsu merupakan pemimpin yang lalim karena ia nembuat kebijakan pajak yang sangat tinggi untuk mempertahankan kehidupan mewahnya, melakukan perang dan penyerbuan serta selalu bertindak buruk yang bertentangan dengan prinsif Confucius, bahkan Confucius selalu mengkrtik dengan kecaman keras terhadapnya. Tetapi Chi banyak menarik para murid Confucius untuk menjadi pejabat resmi Negara. Terdapat dua alasan chi melakukan hal ini pertama meskipun para bangsawan sendiri melakukan tindakan-tindakan yang sering acak-acakan, namun demi kepentingan mereka sendiri, maka para bawahan mereka setidaknya harus terdiri dari orang-orang yang bermoral. Kedua, Confucius mengajarkan kepada para muridnya bagaimana cara berpikir di dalam berbagai keadaan yang mungkin dihadapi seorang pegawai, dan sejumlah hal mengenai azas-azas pemerintahan.

Confucius juga meyakini pada dasarnya manusia merupakan makhluk social, berdasarkan rasional (hati nurani manusia) sulit bagi manusia untuk menarik diri dari masyarakat, mesti begitu manusia juga dilarang untuk menyerahkan pertimbangan moralnya pada masyarakat. Manakala perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada berlakunya kebiasaan terlihat tidak bermoral atau merugikan, ia tidak hanya menolak kebiasaan tersebut tetapi juga akan berusaha untuk menghimbau orang-orang lain untuk mengubah kebiasaan itu.[11] Salah satu kebiasaan yang tidak disukai oleh Confucius adalah upacara pengorbanan manusia.

3. Kesimpulan

Dari beragam pemikiran, tindakan dan sikap Confucius terutama yang berkaitan dengan politik lebih menekankan pada bagaimana menjadi penguasa, pemerintah dan pejabat yang baik yaitu yang mengutamakan kepentingan rakyat. Bagi Confucius rakyat menjadi sangatlah penting mengingat banyak rakyat menjadi korban ambisi dan kepentingan penguasa. Ketika kecil ia hidup dengan kondisi lingkungan yang buruk, para bangsawan senang memamerkan kekayaannya dan pemerintah dipegang oleh bangsawan ini yang hanya mementingkan dirinya sendiri akhirnya rakyatlah yang hidup menderita serta menjadi pekerja paksa.

Hidup dalam kondisi inilah yang menjadikannya sebagai tokoh filsuf yang begitu berpegang teguh pada rakyat. Dengan begitu dalam setiap pemikirannya mengenai pemerintahan yang baik yaitu menjadi rumah tempat tinggal yang nyaman aman bagi segenap rakyat tanpa terkecuali. Seorang pemimpin yang baik harus bersikap selayaknya seorang pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Sebagai seorang menteri harus beranai menolak keputusan penguasa yang berakibat buruk bagi rakyat dan Negara, tidak hanya sebagai abdi yang terus menerus mematuhi atasannya.

Taktik politik Confucius sangatlah baik dalam menyikapi rusaknya pemerintahaan ketika itu, selain dengan memberikan kritik, Confucius memperjuangkan keinginan besar ini melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikannya ini terbuka untuk semua kalangan baik bangsawan maupun rakyat jelata. Murid-muridnya ini diberikan bimbingan, pengajaran, pencerahan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip hidup Confucius, dengan begitu ia berharap para muridnya ini nantinya bisa menjadi pejabat pemerintah yang dapat merubah pemerintahan menjadi pemerintahan yang penuh kebajikan. Selain itu murid-muridnya juga dibekali bagaimana bersikap sebagai pejabat Negara yang harus berpegang teguh pada prinsip Confucius. Banyak para murid Confucius pada akhirnya tewas karena menentang kebijakan pemerintah yang buruk dan juga menjadi pemberontak pemerintah.

Pada dasarnya pemikiran politik Confucius hingga kini masih dijadikan acuan dalam pemikiran politik khususnya dalam hal untuk menjadi pemerintah yang baik tidak hanya di negerinya saja yaitu cinta tetapi telah mendunia dan juga dipelajari oleh para pemikir politik dari Barat. Dilihat dari segala prinsif-prinsifnya ini masih relevan untuk dapat diperaktekkan pada pemerintahan dimasa kini karena penuh dengan pesan moral mengenai kebajikan dan keadilan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Referensi

Greel, H.G. Alam Pikiran Cina: Sejak Confucius Sampai Moa Zedong, Terjemah Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1989.

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Zukeran,Pat. Confucius, dalam

http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/Confucius.html, yang diakses pada Selasa 6 Oktober 2009.

New World Encyclopedia, dalam

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Confucius#Politics, yang diakses pada Selasa 6 Oktober 2009.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, dalam

http://plato.stanford.edu/entries/Confucius/#ConPol, yang diakses pada Selasa 6 Oktober 2009.

http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian/indonesian_ndbio.htm, yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2009.

http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian/indonesian_nd0203.htm, yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2009.

http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian_nd0105.htm, yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2009.

http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian_ndcommon.htm, yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2009.

---

[1] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 18.

[2] http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian/indonesian_ndbio.htm, yang diakses pada 7 oktober 2009.

[3] ibid

[4] Greel, H.G. Alam Pikiran Cina: Sejak Confucius Sampai Moa Zedong, Terjemah Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1989, hlm 30.

[5] Stanford Encyclopedia of Philosophy, dalam

http://plato.stanford.edu/entries/Confucius/#ConPol, yang diakses pada Selasa 6 Oktober 2009.

[6]http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian/indonesian_nd0203.htm, yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2009.

[7]http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian_nd0105.htm, yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2009.

[8]http://www.Confucius.org/lunyu/indonesian/indonesian_ndcommon.htm,yang diakses pada Rabu 7 Oktober 2009.

[9] Greel, H.G. Alam Pikiran Cina: Sejak Confucius Sampai Moa Zedong, Terjemah Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1989, hlm 36.

[10] Ibid, hlm 43

[11] Ibid, hlm 33

Militer Rusia dari Masa Komunis - Paska Komunis

I. Pendahuluan

I.I Latar belakang
Mililter Uni Soviet terbentuk pada tanggal 18 Januari 1918 yang merupakan kumpulan prajurit sukarela dari kalangan pekerja dan petani miskin yang digerakkan oleh staff komite militer partai pekerja. Mililter Uni Soviet terbentuk paska Bolshevik yang merupakan revolusi yang berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar.
Militer Uni Soviet lebih dikenal dengan sebutan tentara merah, pada awal terbentuknya tentara ini menggunakan kepangkatannya hanya dengan sistem jasa maka siapa yang paling berjasa dia akan memperoleh pangkat yang tinggi, selain itu mereka juga tidak menempuh jenjang pendidikan militer. Keberadaan tentara merah sebagai militer Uni Soviet berada dibawah Kontrol partai komunis Uni Soviet. Dengan begitu tugas utama militer adalah mempertahankan jantung sosialisme baik dalam negeri maupun dalam perseteruannya melawan kekuatan kapitalisme.
Partai komunis Uni Soviet mengontrol sebagian besar peraturan tentara merah, yakni dalam perekrutan haruslah seorang anggota partai, perwira tinggi militer merupakan eselon tertinggi partai dan partai menaruh seorang komisariat politik untuk mengatur dan mengawasi kegiatan politik militer (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Militer_Uni_Soviet, diakses pada 8 Oktober 2008). Dari uraian diatas dapat diidentifikasikan bahwa tentara merah pada awalnya merupakan tentara revolusioner meski baru terbentuk paska revolusi, seperti yang ditulis oleh Amos Perlmutter (2000,20) menyatakan bahwa tentara revolusioner menunjukkan kecenderungan kuat untuk takluk ke bawah pengaruh politik, tentara kehilangan otonominya dan mengubah sebagian ciri profesionalismenya demi pertumbuhan partai atau gerakan yang sedang berlaku, tentara tampil sebagai alat mobilitasi partai yang revolusioner.
Meski begitu pada perkembangannya tentara Uni Soviet ini mampu bersikap professional karena adanya pendidikan milliter sehingga meningkatkan keahliannya juga berada dalam kontrol pemerintahan sipil.

I.II Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perkembangan militer Rusia, dimulai pada masa pemerintahan komunis, militer bertugas untuk menjaga dan melindungi ideology Negara yakni Komunisme, namun pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev, ia telah melakukan perubahan dengan mengeluarkan kebijakan keterbukaannya yakni Glasnot dan perestroika. Hal ini mengakibatkan era baru keterbukaan di Uni Soviet sehingga menurun pula nilai-nilai komunisme dan partai komunis Uni Soviet. Dengan begitu berpengaruh pada angkatan bersenjatanya yang mulai kehilangan ideologinya setelah partai komunis bubar, kekalahan perang dan juga menurunnya persenjataan.

I.III Batasan Masalah
Dalam tulisan ini pembahasan mengenai mililter dibatasi pada masa Mikhail Gorbachev hingga pada masa paska komunis yakni setelah bubarnya Uni Soviet.

I.IV Landasan Teori
Menurut perlmutter, semakin canggih kaum militer professional dalam keterampilannya maka semakin kuat keinginan mililter professional untuk mengontrol pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional.
Menurut Huntington perwira professional memiliki ciri-ciri dasar yakni, keahlian(manajemen kekerasan), pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau negara), korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi), ideology (semangat militer).

II. Pembahasan

Militer masa Gorbachev
Awalnya Mikhail Gorbachev merupakan Sekertaris Jenderal Uni Soviet yang dilantik pada Maret 1985. Sebagai generasi muda dalam kepemimpinan Uni Soviet ia banyak melakukan pembaharuan untuk liberalisasi politik dan ekonomi serta memulai untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Barat. Meski pada awalnya Gorbachev sebagai sekjen memberikan kesan membela kebijakan dua jalur yang merupakan warisan dari Brezhnev, yakni kebijakan yang memperkuat militer dan keamanan nasional dalam ranka usaha membina persaingan dengan Barat, memperluas pengaruh ke Negara berkembang serta mengisolasi sistem domestik Soviet dari pengaruh politik dan ekonomi Barat. Seperti yang ditulis Soedibyo (1990,105) yang dikutip dari Dwi Susanto (ed) menyatakan pendapat Gorbachev yang mengemukakan bahwa diperlukan suatu sistem keamanan internasional yang komprehensif, didasarkan pada pengakuan bahwa dunia sosialis dan kapitalis, keduanya akan mendapatkan manfaat dari kerjasama, dan bahwa persaingan akan merugikan kedua belah pihak.
Keterbukaan dalam kebijakan Gorbachev terbukti setelah ia menyatakan dikeluarkannya kebijakan Glasnot (keterbukaan politik) dan perestroika (restrukturisasi ekonomi). Dari kedua kebijakan itu mencirikan adanya penyimpangan sosialisme ke liberalisme, tentunya semua ini mengakibatkan sejumlah rakyat, pejabat Negara dan militer terkejut meski ada juga pihak yang mendukung karena mendapat keuntungan dari semua ini khususnya dalam sektor ekonomi. Dari sisi negatifnya kebijakan Gorbachev ini dapat menyurutkan keyakinan publik dan rakyatnya terhadap sistem Soviet dan kekuasaan partai komunis secara perlahan berkurang serta dapat mengancam identitas dan integritas Uni Soviet sendiri.
Bagi mililter kebijakan ini telah memudarkan ideologinya yang selama ini dijaga dan diyakininya yakni ideology komunisme. Hal ini tentunya menyurutkan semangat dan tujuan dari militer itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Huntington ideologi atau dalam hal ini semangat militer merupakan ciri-ciri dari prajurit profesional maka jika ideologinya mulai pudar dan semangat militer Rusia yakni melakukan perluasan pengaruh komunis di Negara berkembangpun mulai di pertanyakan, apakah semua itu masih harus dilaksanakan dan apa yang harus dikerjakan sekarang ini dan pada keyakinan ideology mana mereka berpegang? Semua itu membuat militer Rusia dilanda kebimbangan menghadapi krisis identitasnya.
Pada masa komunis militer Uni Soviet berada di bawah Kontrol ganda partai komunis dan KGB, tidak terlibat dalam politik serta memiliki tujuan dan prinsip yang jelas. Seperti yang di tulis oleh Larry Diamond, Marc F. Plattner (2000, 169) tugas utama militer adalah mempertahankan jantung sosialisme dalam perseteruan global melawan kekuatan kapitalisme, ekspansi ruang lingkup pengaruh sosialis dan menegakkan prinsip-prinsip yang memberi kekuatan bagi militer Soviet.
Dalam konferensi ke 27 Gorbachev (1992,180) menawarkan kepada seluruh dunia, kepada pemerintah, organisasi, dan gerakan masyarakat yang benar-benar prihatin atas perdamaian dunia prinsip fundamentalis sistem yang dibentuknya, dalam bidang militer yakni, penolakan perang baik perang nuklir maupun perang konvensioanal baik diantara Negara-negara pemilik senjata nuklir maupun terhadap dunia ketiga; pencegahan perlombaan senjata di angkasa luar, penghentian semua percobaan senjata nuklir dan penghancuran total senjata seperti itu, larangan terhadap destruksi senjata kimia dan penolakan atas pengembangan alat-alat pembinasa massa lainnya; kontrol ketat yang menurunkan tingkat kemampuan militer Negara-negara sampai batas kecukupan yang wajar; pembubaran aliansi militer dan sebagai suatu langkah kearah ini adalah penolakan perluasan mereka dan pembentukan alilansi baru; serta pengurangan sebanding dan seimbang anggaran milliter
Belum lagi kebijakan Gorbachev lainnya yang menggunakan politik dalam perhitungan masalah keamanan. Dalam merumuskan kebijakan militer Gorbachev selalu berorientasi pada hubungan politik dengan dunia Barat (AS dan sekutunya) hal ini terbukti dari dikuranginya kekuata personel militer Soviet sebesar 500000 orang secara sepihak dan rencana transparansi masalah militer sehingga hal ini akan menarik simpati politisi dan cendekiawan Barat dengan begitu akan mudah dalam tercapainya kesepakatan.
Seperti yang ditulis Soedibyo (1990,105) yang dikutip dari Dwi Susanto (ed) menyatakan Rencana Gorbachev ini dimaksudkan untuk menggerakkan demiliterisasi di Barat dan pembauran tatanan di Eropa Timur serta keinginan untuk menciptakan suatu orde keamanan baru di Eropa (a new Europian security order) dimana Soviet dapat mempunyai peranan penting. Namun rencana ini gagal terlaksana seiring dengan kekalahan Soviet pada perang Afganistan serta hilangnya kepercayaan dari Jerman Timur yang bersatu kembali menjadi Jerman seutuhnya belum lagi sikapnya yang tidak lagi pro terhadap Soviet.
Meski semua kebijakan Gorbachev ini memiliki tujuan mulia ingin mengeluarkan Soviet dari krisis keuangan akibat korupsi, pasar gelap yang menghancurkan perekonomian resmi, dan biaya lainnya karena ketika itu Soviet berstatus sebagai Negara adikuasa diantaranya adalah besarnya anggaran militer, serta subsidi yang berlebihan kepada Negara-negara klien, belum lagi keinginan intuk meningkatkan kemajuan teknologi informasi agar tidak dikalahkan oleh pesaingnya yakni Amerika Serikat. Namun semua itu hanya menimbulkan konflik baru baik di dalam negeri ataupun di Negara-negara bagiannya.
Melihat kondisi Soviet yang mengalami kekacauan semacam ini militer Uni Soviet tidak tinggal diam saja tapi mulai melakukan intervensi kepada pemerintahan Gorbachev yang dianggap bertanggungjawab atas segala kekacauan ini. Maka pada 19 agustus 1991 sekelompok militer Uni Soviet di bawah pimpinan Genadi Yanayev, malakukan kudeta terhadap presiden Gorbachev, mereka berkeinginan mengakhiri reformasi yang diberlakukan oleh Gorbachev dan menghalangi terpecah-pecahnya Uni Soviet (dalam http://www2.irib.ir/worldservice/MelayuRadio/kal_sejarah/masehi/agustus/19agustus.htm diakses pada 8 Oktober 2008), Kudeta ini juga di dukung oleh ketua KGB (komisi keamanan negara) V.A. Kryuchkov.
Meski begitu kudeta militer ini gagal dan berhasil di bungkam hingga kejadian ini tidak berlangsung lama oleh presiden Negara bagian Rusia Boris Yeltsin dengan dukungan rakyat dan pihak Barat, kejadian inilah yang membuat kekuasaan Yeltsin semakin kuat namun Uni Soviet tidak berhasil di pertahankan dan runtuh dengan sangat cepat paska kudeta tersebut.
Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwasanya kudeta memang dilakukan oleh para perwira atau militer yang professional karena tujuannya adalah menyelamatkan Negara dan ideologi Negara dari reformasi. Sebagai militer haruslah menyelamatkan Negara yang merupakan kliennya dari bahaya apapun. Seperti yang diungkapkan perlmutter (2000, XII) semakin canggih kaum militer professional dalam keterampilannya maka semakin kuat keinginan mililter professional untuk mengontrol pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional. Intervensi militer atas nama Negara demi keamanan Negara memang merupakan alasan yang paling baik untuk menghalalkan perbuatannya itu seperti yang diunkapkan S.E. Finer (2000, XXII) intervensi ini dipermudah lagi karena kaum militer selalu mengaggap dirinya sebagai milik nasional yang abdi dan bukan sekedar alat mati suatu pemerintahan yang sedang berkuasa.

Militer Pasca Komunis
Setelah runtuhnya Uni Soviet kini menjadi Negara Rusia yang wilayahnya sebagian besar merupakan wilayah Uni Soviet dahulu. Presiden pertamanya adalah Boris Yeltsin. Pada masa pemerintahannya militer Rusia semakin memburuk melebihi pada masa Gorbachev dulu. Pada dasarnya kebijakan kedua pemimpin ini adalah sama menginginkan perubahan menuju keterbukaan dan demokrasi.
Pada awal-awal pemerintahan Yeltsin masalah militer masihlah sama yakni krisis identitas sehingga mereka tidak lagi memiliki visi dan misi yang jelas mengenai masadepannya dengan kondisi perpolitikan yang terus berubah. Setelah berakhirnya masa komunis, Rusia harus menghadai berbagai permasalahan secara berasamaan diantaranya pembentukan Negara, demokratisasi, reformasi pasar bebas, dan penciptaan identitas nasional yang baru. Selain dari krisis identitas militer Rusia juga mengalami kesulitan untuk menterjemahkan kepentingan nasional Negara Rusia serta kekalahan perang yang membuat mereka semakin frustasi. Sebagai mantan Negara adikuasa yang memiliki militer yang kuat kalah dalam berbagai perang bahkan banyak Negara koloni yang kini meminta untuk disintegrasi dengan Rusia. Semua masalah ini menimbulkan militer Rusia mengalami disorientasi serta perpecahan yang mendorong mereka terlibat aktif dalam politik.
Masalah utama terjadinya perpecahan di tubuh militer ini dikarenakan masalah ekonomi yang berujung pada masalah sosial. Kesenjangan ekonomi antara korps militer semakin melebar ada kalanya mereka yang dapat diuntungkan dengan kondisi Rusia saat ini dengan berlakunya pasar bebas tapi ada juga yang justru jatuh miskin karena kondisi ini. Pada tahun 1992 hampir semua pejabat militer hidup di bawah garis kemiskinan, gaji yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan hanya mampu mencukupi 25-30% biaya hidup mereka, belum lagi tidak adanya fasililtas perumahan bagi mereka.
Selain itu faktor perpecahan lainnya adalah adanya pasukan khusus yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan politik, mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak hal ini menimbulkan kemarahan dan protes dari jajaran militer lainnya karena dianggap tidak adil. Hal ini menimbulkan kriminalitas dijajaran militer yakni meningkatnya penjualan peralatan dan persenjataan militer illegal yang dilakukan jajaran militer sendiri.
Menurunnya profesionalisme militer Rusia bukan hanya karena demoralisasi jajaran militernya saja tapi juga dari segi persenjataannya yang semakin menua dan tidak terawat dengan baik. Meski begitu militer Uni Soviet tetap berusaha untuk mempertanankan profesionalisme mereka, hal ini terbukti pada tahun 1991 hingga 1993 terjadi persaingan antara presiden dan parlemen yang kesemuanya berusaha untuk mendapat dukungan militer namun sebagian besar pejabat militer tidak mau masuk dalam pihak manapun untuk menghindari keterlibatan mereka pada pertikaian politik. Tapi pada dasarnya mereka tetap mendukung pemerintahan yang sah untuk menghindari perpecahan Negara yang nantinya bisa berakhir dengan kehancuran.
Keengganan militer Rusia ikut dalam persaingan memperebutkan kekuasaan menunjukkan drajat keprofesionalismenya masih cukup tinggi meski dihadapi dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Seperti yang diungkapkan oleh Larry Diamond, Marc F. Plattner (2000, 175) menyatakan bahwa drajat profesionalisme militer yang tinggi, termasuk kesetiaannya pada aturan main (code of conduct) dan keengganan untuk mengambil tanggungjawab barau serta lebih suka untuk tetap menjadi pengamat yang netral.
Pada Januari 1994 kepresidenan menyatakan “organ pasukan” berada di bawah perintah persiden, meski ini dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan presiden tapi hal ini mengakibatkan militer dapat kebebasan dalam kebijakannya sendiri mesti dalam faktanya setiap anggaran yang diajukan militer tidak pernah sepenuhnya dikabulkan oleh pemerintah.

Perkembangan militer Rusia pada masa kini
Militer Rusia kini sudah mulai bangkit kembali serta mulai meregenerasi alutsitanya. Hal ini terbukti dari parade militer yang diadakan di Rusia. Dalam parade militer itu juga melintas kendaraan tempur Angkatan Darat Russia seperti Tank T-90, Kendaraan Taktis Militer atau Angkut Pasukan Infantry BMP-3 Serta kendaraan Pendarat Pasukan BMP-4, juga melintas Kekuatan Arteleri Darat terbaru”Octopus”, kendaraan tempur “Tornado”, sistem pertahanan roket udara yaitu Roket S-300PS (Dengan nama Sandi Favorite), sistem pertahanan roket anti udara dini ini disebut Torah dab Bechs, juga dipertunjukan 4 kendaraan serba guna ,”Poplar”, yang mana kendaraan ini dapat dipergunakan baik untuk kendaraan militer ataupun kendaraan untuk tujuan sipil.

III. Penutup

Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sementara bahwasanya militer Rusia mengalami transisi perubahan menuju profesionalisme dan terus mempertahankannya meski sempat terjadi penurunan standar professionalnya namun pada dasarnya militer Rusia tetap mencoba untuk tetap menjadi militer professional.
Dalam perkembangannya militer Rusia diahadapi dengan dua revolusi bersejarah di Rusia meski pada awalnya merekal merupakan prajurit yang dibentuk paska revolusi Bolsevik yang menjadikannya sebagai tentara revolusioner yang berada dibawah pengaruh serta Kontrol partai komunis Uni Soviet tapi dalam perkembangannya mereka menjadi prajurit dengan keahlian yang sangat baik disertai sikap mereka yang tunduk pada pemerintahan sipil menjadikannya sebagai tentara professional.
Pada masa akhir dari komunisme yakni masa pemerintahan Gorbachev militer mengalami kehilangan pegangan dan tujuannya karena pudarnya ideologi komunis yang selama ini dipertahankan dan dijaga oleh mereka. Serta kekalahan perang yang menyakitkan dan kondisi Negara yang semakin kacau. Hal itu mengakibatkan sebagian dari jajaran militernya melakukan kudeta itu berarti semakin berkurangnya standar profesionalisme di kalangan militer, namun semua gagal dan hancurlah imperium Uni Soviet.
Pada masa paska komunis kondisi militer di Rusia semakin memburuk selain krisis identitas, kekalahan perang, masalah lainnyapun datang silih berganti, yakni kesenjangan besar antara ellit politik yang memegang kekuasaan dengan hampir semua korps perwira militer yang mengakibatkan perpercahan dan permusuhan diantara korps militer, ketidakmampuan militer mengemban misi dengan baik serta ketidaksesuaian antara tujuan strategis Negara dengan struktur organisasi militer dan masalah ekonomi para prajurit militer yang semakin memburuk. Meski begitu banyak persoalan namun mereka tetap mempertahankan standar profesionalnya dengan tidak ikut dalam perseteruan memperebutkan kekuasaan, mereka tetap mencoba menjadi bagian yang netral sehingga tidak masuk dalam perpolitikan.
Pada perkembangannya militer Rusia mulai bangkit kembali dari keterpurukannya dan mulai memiliki semangat baru, semua ini terlihat dalam parade militer Rusia baru-baru ini. Meski begitu pengaruh Gorbachev masih dirasakan dalam kemiliteran namun kini mereka sudah dapat menerima perubahan tersebut mengikuti landasan ideologi Rusia yang baru.

Daftar Pustaka

A Fahrurodji, Rusia Baru Menuju Demokrasi Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya, edisi I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2005
Amos Perlmutter, Militer dan Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000
Dwi susanto, Zainuddin Djafar, Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:, 1990.
Larry Diamond, marc F. Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan konsolidasi Demokrasi, PT Grafindo Persada, Jakarta: 2000
Mikhail Gorbachev, Perestroika Pemikiran Untuk Negara Kami dan Dunia, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta: 1992.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Militer_Uni_Soviet, diakses pada 8 Oktober 2008
http://www2.irib.ir/worldservice/MelayuRadio/kal_sejarah/masehi/agustus/19agustus.htm, diakses pada 8 Oktober 2008
http://www.geocities.com/ekonomipolitik/ekopol/runtuhnya-uniSoviet.html, diakses pada 8 Oktober 2008
http://subpokRusia.wordpress.com/2008/05/19/parade-hari-kemenangan-tentara-merah-pada-perang-dunia-ke-2/, diakses pada 8 Oktober 2008

How To Solve The Bording Problem Between Indonesia and Malaysia

How To Solve The Bording Problem Between Indonesia and Malaysia

Bording problem between Indonesia and Malaysia has proceed since a long time, but this problem become very serious when Indonesia and Malaysia to figh for Sipadan and Ligitan island. The end of this conflik had achieve by Malaysia, so both island become a property of Malaysia from decision Internasional Jurisdiction. Now tension between both countries trun up again in Ambalat problem. Ambalat is Island in regional bording that is in Sulawesi Sea East Kalimantan Island, which has a lot of natural sources. Contens of oil and gas in Ambalat Island, which their profit until 4200 billion rupiah, with this money Indonesia can pay their obligation and remainder of this money can use to economic interest of Indonesia. If this problem not finish with quick, conflik between Indonesia and malaysia is hard to prevented. There are significant solutions for Indonesia and Malaysia to finish bording problem by peace, such as doing negotiation between both countries, submiting this problem to Internasional Jurisdiction, and doing cooperation to increase economic, social, and security in the border area.

One important solution to finish bording problem is doing negotiation between both countries. Negotiation is a manner to finish problem by direck discussion (musyawarat) between both countries have a legal dispute, as a result accepted by their countries. So doig negotiation is a good solution because they can say their opinion with discussion without intervention from another countries but always base of honest and internasional law. Thus a result can agreed by both countries.

Submit this problem to Internasional Jurisdiction is another solution to finish bording problem between Indonesia and Malaysia, if negotiation can’t finish this problem. When this problem submit to Internasional Jurisdiction, in arrangment has low status which clear. Therefore who have the right on Ambalt island can know with the tru fact base of International Low. Indonesia has Internasional Low concerning their region that is “wawasan nusantara”. This is archipelago consep since UUD No 4 Thn 1960 was made base of Djuanda declaration 13 Desember 1957. After that this consep was struggle in Internasional forum in Uniter Nations low sea conference, thus Indonesia have the right on Ambalat.

The last solutions is doing cooperation between both countries to increase economic, social, and security in the border area. This cooperation can be dicrease bording problem because both countries jointly buld economic, social, and security in the border area. On the other hand they adventage this area together but do with fair. Otherwise do with fair this problem can increase become crusial problem make a long conflik between both countries.

In conclution, this essai has presented significant solutions for Indonesia and Malaysia to finish bording problem by peace, such as doing negotiation between both countries, submiting this problem to Internasional Jurisdiction, and doing cooperation to increase economic, social, and security in the border area. If this solutions doing with righ, I hope border problem between Indonesia and Malaysia can finish by peace. Strained situation between both countries can finish. Therefore peace in Asean region can reach exspesially in border area Indonesia and Malaysia.